Satu, Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Parepare tahun anggaran 2022, pengusung Badan Keuangan Daerah (BKD) dan instansi terkait, dua, perubahan anggaran dan pendapatan APBD tahun anggaran 2023, pengusung BKD dan instansi terkait, tiga, Ranperda APBD tahun anggaran 2024, pengusung BKD dan instansi terkait, empat, Ranperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren, pengusul DPRD dan instansi terkait bagian Kesra Setdako, lima, Ranperda optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengusul DPRD dan Diskominfo, enam, Ranperda perlindungan penyandang disabilitas, pengusul DPRD dan Dinsos, tujuh, Ranperda penyelenggaraan dan perlindungan ketenagakerjaan, pengusul DPRD dan Disnaker, delapan, Ranperda pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, pengusul DPRD, Disdag, dan Disnaker, sembilan, Ranperda penyertaan modal Pemkot Parepare ke PAM Tirta Karajae, pengusul DPRD dan BKD, sepuluh, Ranperda tata cara penyusunan Propemperda, pengusul DPRD dan bagian hukum Setdako Parepare, sebelas, Ranperda penyelenggaraan inovasi daerah, pengusul DPRD dan Bappeda, dua belas, Ranperda perancangan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman, pengusul Bappeda, tiga belas, Ranperda pajak dan retribusi daerah, pengusul BKD, empat belas, Ranperda pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh, pengusul Bappeda.
Saat Tasming Hamid meminta persetujuan Propemperda kepada seluruh anggota DPRD yang hadir, mereka kompak menjawab setuju. “Setuju,” ucap seluruh anggota DPRD yang hadir.
Setelah itu, dilakukan penandatanganan dan penyerahan Propemperda dari Wakil Ketua DPRD, Tasming Hamid kepada Wawali Parepare, Pangerang Rahim.