Oleh : Ibrahim Fattah
PORTALINSIDEN.com — Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, tidak dikenal dalam semua jenis dokumen perencanaan atau laporan pemerintah terlebih oleh pemda. Kata “inklusif” muncul sebagai kritik terhadap pertanyaan kritis siapa sesungguhnya yang menikmati pertumbuhan ekonomi selama ini?. Kata “inklusif” juga untuk menjawab pertanyaan kritis, siapa yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi?.
Ketika ada satu pihak saja yang tidak menikmati pembangunan, maka pembangunan itu belum bisa disebut sebagaai pembangunan yang inlusif. Jika pertumbuhan ekonomi hanya disumbang oleh pengusaha besar berarti masih ada ketimpangan ekonomi. Prinsip SDGs No One Left Behind, tak seorangpun yang tertinggal dalam pembangunan. Prinsip ini menguatkan pembangunan inklusif.
Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif inklusif, berorientasi pada pertumbuhan eknonomi yang diikuti dengan menurunnya angka pengangguran dan menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya daya beli masyarakat. Singkatnya semua variabel capaian pembangunan daerah yang tersebar di berbagai kementerian ada korelasinya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.
Judul tulisan ini saya pilih, terinsprasi dari mas Misbah Hasan, fasilitator dari Setnas Fitra Jakarta. Beliau memperkenalkannya pada hari pertama sesi pagi. Saya dibisik oleh Pak Zulkarnaen, Sekretaris Bappeda Parepare, bagaimana memasukkan kata inklusif dalam merencanakan pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD?.