Bisikan Pak Zulk itu yang membuat saya mengacungkan tangan bertanya. Bagaimana menuliskan kata inklusif itu dalam pertumbuhan ekonomi daerah karena kata inklusif tidak dikenal sebagai nomenklatur pemerintah. Mas Misbah Hasan, memberi jawaban yang cukup jelas bahwa bisa tulis di penjelasan RPJMD agar pertumbuhan ekonomi daerah punya pemihakan kepada pihak yang masih termarginalkan.
Fasilitator dari Setnas Fitra Jakarta, memulai dengan filosofi anggaran. Apa yang terbetik dalam pikiran anda jika mendengar kata anggaran?. Beragam jawaban peserta. Anggaran pembangunan diperoleh dari mana?. Diperoleh dari uang rakyat, kemudian dikelola oleh negara atau pemda dan digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Baik rakyat maupun pemerintah, keduanya punya hak dan kewajiban.
Pelatihan PPRG dan Inklusif ini diikuti oleh lembaga mitra BaKTi dan OPD terkait. Kota Parepare, diwakili oleh Bappeda (Pak Zulkarnain dan Pak Dede A.Wakkang), Dinsos (Ibu Hj. Rahmah), dan DP3A (Ibu Sryanti Ambar). Duduk dalam satu forum pada kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Inklusif di Kota Ambon, tanggal 12 – 14 Desember.
Sudah sepantasnya rakyat menjadi pihak utama yang perlu disejahterakan oleh negara sesuai mandat konstitusi bahwa kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mandat ini direalisasikan melalui pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, meningkatnya lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan.