Data di daerah khususnya antar OPD juga masih seringkali terjadi perbedaanyang berpotensi menjadi sumber perdebatan. Perbedaan data ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan kelembagaan program yang melibatkan lintas OPD seperti Pokja PUG. Sebagian kelembagaan program di daerah, Bappeda sebagai ketua. Tentu bisa dipahami karena Bappeda sebagai leading sektor perencanaan di daerah
Banyaknya jenis kelembagaan program yang melibatkan lintas OPD justru sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Masing-masing kelembagaan program itu dituntut memberi laporan capaian kepada lebih dari satu kementerian. Dampaknya di daerah cenderung tumpang tindih antar kelembagaan program itu sehingga inovasi Pemda Maros membentuk Mall Pelayanan Sosial, realistis direplikasi oleh daerah lain.
Apa Gunanya Melakukan Analisis GEDSI (Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial) sejak menyusun rencana tahunan di daerah?. Pertanyaan mas Misbah ini, sebelum ada GEDSI, yang dikenal hanya PUG. Bedanya PUG hanya terbatas menganalisis ketimpangan berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki dalam perencanaan dan penganggaran dalam hal Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM)
Sedangkan GEDSI jauh luas. Selain menganalisis ketimpangan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, juga sudah menganalisis apakah perempuan dan laki-laki itu ada diantaranya sebagai penyandang disabilitas dan terpinggirkan karena mereka sebagai kelompok minoritas misalnya transgender, penganut kepercayaan, dll. Penyandang disabilitas saja masih terbagi ragam dan ada lapisannya.
Analisis GEDSI diperlukan sebagai alat bantu untuk menghindari asumsi yang keliru terhadap relasi gender dan untuk memahami interseksionalitas berdasarkan jenis kelamin dan ragam serta lapisan-lapisan pada perempuan dan laki-laki. Sebagai contoh perempuan yang tinggal di desa, rumahnya di dekat sungai, masuk sebagai kelompok rentan kena banjir. bagaimana jika dia penyandang disabilitas?.