Berhubung pemda/OPD juga punya data, solusinya adalah perlu duduk bersama antara LSM dengan pengambil kebijakan untuk mempertemukan data tersebut sehingga lebih kontekstual.
Tantangan tidak bisa dihindari dalam mengimplementasikan program yang
difasilitasi oleh LSM karena adanya perbedaan perspektif dan pengalaman yang berbeda antara LSM dengan pemerintah. Ibu Lusi memberi catatan bahwa Kelompok Konstituen itu keanggotannya berasal dari berbagai kalangan di desa/kelurahan. KK dapat mempertumukan pemerintah dan DPRD dengan masyarakat di akar rumput.
Program yang difasilitasi LSM sat ini, umumnya sudah diterima oleh pemerintah di daerah. Bahkan Program Inklusi-Bakti diawali dengan MoU antara Bupati/Walikota dan Ketua DPRD dengan LSM mitra BaKTI. Kerjasama ini suatu kolaborasi yang saling mendukung implementasi program di daerah sehingga OPD dan DPRD bisa lebih dekat dengan warga di akar rumput sehingga legitimasinya bisa lebih kuat.
Kolaborasi pemda dan LSM sangat strategis untuk mengefektifkan perubahan perspektif terhadap isu inklusif. Terlebih isu inklusi masih menjadi hal baru bagi sebagian pejabat pemda dan anggota DPRD. Olehnya itu harus menjaga kepercayaan atau trust tersebut agar agenda advokasi lembaga bisa diterima. Trust merupakan modal sosial bagi penggerak perubahan agar mudah direspon advokasinya.
Mba Firli, dari Inklusi Jakarta, mengingatkan, begitu banyak isu yang perlu mendapat perhatian dalam program Inklusi ini. Selain isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial, ada juga isu perkawinan anak dan kekerasan seksual anak. Isu perkawinan anak punya kaitan erat atau irisan dengan isu kemiskinan, gender dan isu lainnya. Semoga Program InklusiI berhasil mendorong perubahan di daerah.