PORTALINSIDEN.com — Advokasi organisasi non pemerintah kepada pemerintah jika didukung oleh data yang valid, data itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pada prinsipnya perubahan yang didorong oleh LSM sesungguhnya hanya sebagai pemberi input kepada pengambil kebijakan. Jika pemerintah tidak memberi respon, berarti ada langkah advokasi yang tidak tepat.
Relasi kuasa di internal pejabat eksekutif dan anggota legislatif sangat kuat sehingga penting dilakukan pemetaan aktor kunci dan bagaimana pola relasi diantara mereka berinteraksi. Pemetaan ini dianalisis berdasarkan informasi dan pengamatan agar hasilnya dijadikan sebagai acuan dalam berkomunikasi selama proses advokasi dilaksanakan. Siapa aktor yang responnya baik dan siapa yang resisten.
Mengapa ada aktor kunci yang responnya baik dan yang resisten terhadap advokasi kebijakan?. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Mereka yang responnya baik, boleh jadi yang bersangkutan punya integritas atau ingin mendapat simpatik publik. Sedangkan yang resisten boleh jadi karena kepentingan pragmatisnya terganggu atau metode advokasinya atau momentumnya tidak tepat.
Relasi kuasa juga terjadi di komunitas. Jika kelompok miskin mendapat akses yang luas, tidak mustahil ada pihak yang resisten dengan situasi tersebut. Misalnya warga miskin mendapat akses beras murah dari pemerintah sedangkan di komunitas itu ada pedagang beras, sudah pasti si pedagang beras itu merasa bisnis berasnya bakal terancam atau tidak laku.
Advokasi mendorong perubahan kebijakan, awali dengan analisis aktor, siapa yang berpengaruh dan siapa yang pro dan kontra. Orang yang Pro dan kontra itu bisa berubah pikiran atau berubah orientasinya setelah kepentingan atau ekseptasinya terakomodir atau tidak terakomodir. Situasi atau dinamika daerah dipengaruhi oleh perubahan situasi, termasuk jika ada momentum tahun politik.