Berita lainnya yang cukup mengagetkan banyak pihak yaitu berita terhadap ketua KPU Pusat, Hasyim Asy’ari, yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelecehan seksual kepada seorang perempuan yang dikenal dengan sebutan wanita emas, bernama Hasnaeni Moein, Ketua Umum Partai Republik Satu, salah satu partai baru yang diverifikasi oleh KPU.
Entah benar atau tidak tuduhan tersebut, kita tunggu keputusan DKPP. Lembaga ini bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jika tuduhan tersebut terbukti berarti akan ada pergantian ketua KPU Pusat pada tahun ini. Namun jika tuduhan itu tidak terbukti, berarti terlapor ketua KPU Pusat, Hasyim Asy’ari, akan mendapatkan pemulihan nama baik dan tetap pada jabatannya.
Perjalanan dalam kurun waktu tahun 2023 sampai akhir tahun 2024 tahun depan, dinamika politik nasional dan daerah akan semakin dinamis. Agenda pemilu nasional dan pilkada tidak bisa dipisahkan karena hasil dari pemilu legislatif, khususnya perolehan jumlah kursi di DPRD, akan menentukan apakah partai di suatu daerah dapat mengajukan sendiri calon kepala daerah atau harus berkoalisi.
Energi bangsa dan perhatian publik akan berfokus pada momen tahun politik yang dimulai tahun ini. Survei popularitas dan elektabilitas partai peserta pemilu dan survey bakal calon presiden dan wakil presiden sudah banyak lembaga survei yang memulainya dan sudah merilis hasilnya. sejauhmana objektifitasnya?. Hemat saya, sangat ditentukan oleh integritas lembaga itu dan metodologinya.
Integritas lembaga survei sangat penting bagi pemegang hak suara karena jika ada yang melakukan survei politik dengan motif hanya untuk menggiring opini seolah-olah partai atau calon presiden tertentu yang unggul dari yang lain, berarti lembaga survei itu telah melakukan penghianatan terhadap ilmu pengetahuan yang konsisten pada objektifitas.