Menurut Totok, road map ini disusun dengan mempertimbangkan hasil reformasi tahun-tahun sebelumnya, ekspektasi para pemangku kepentingan, risiko utama organisasi, serta perubahan lingkungan strategis guna mengoptimalkan pencapaian tujuan Kementerian Hukum dan HAM.
“Road map yang merupakan living document ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi oleh 11 unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, baik tingkat pusat maupun daerah,” kata dia.
Secara umum, sambungnya, road map Kementerian Hukum dan HAM ini dikelompokan menjadi 8 program, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
“Kita juga langsung melakukan seleksi asesment dan wawancara oleh Tim Seleksi Zona Integritas yang terdiri Kepala Lapas, Pejabat Eselon IV dan HRD Bank BRI KC Parepare. Kegiatan seleksi tim Pokja diikuti seluruh Pejabat Struktural Eselon V dan staf beserta petugas regu pengamanan,” jelasnya.
Kesempatan itu Totok juga menekankan terkait pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM yang dimana merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja.