“Kami sangat mengapresiasi atas sinergitas yang dilakukan Lapas Parepare dengan seluruh stakeholder yang ada di kota Parepare. Saya yakin, semangat kerja sama dan konsep yang digagas ini akan melahirkan hasil yang luar biasa,” ungkapnya.
Eko juga mengingatkan agar stigma terkait WBP yang selama ini terbangun di luar tidak di jawab dengan keluh kesah, tapi sebaliknya dengan menunjukkan sosok yang telah dibekali pengetahuan dan kemampuan melalui pembinaan ketrampilan.
“Karena itu, saya menitipkan harapan agar dari pembinaan keterampilan warga binaan menghasilkan kualitas dan memenuhi standar kompetensi dan bersertifikasi. Yang terpenting jaminan kualitas mutu pekerjaan itu harus dijaga,” pesannya.
Kepala Lapas Parepare, Totok Budiyanto mengatakan, penandatanganan kerja sama dilakukan dengan empat kemitraan program kemandirian, lima stakeholder terkait program kemandirian dan kepribadian WBP serta Organisasi Bantuan Hukum terkait dengan bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
“Selain itu, kita juga memfasilitasi penandatanganan PKS antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidrap dengan dua Organisasi Bantuan Hukum terkait dengan Target Kinerja Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi,” ujarnya.
Lapas Parepare, lanjut dia, juga melaksanakan program pelatihan kemandirian bersertifikasi bagi WBP bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja YPA Handayani Kota Parepare.
“Juga dilakukan penyuluhan hukum bagi WBP sesuai dengan target kinerja tahun 2023. Adapun capaian yang ditetapkan 80 persen peserta penyuluhan hukum sebanyak 60 orang warga binaan,” jelasnya.