“Muaranya berada pada bagaimana kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan Kota Parepare ini bisa responsif gender dan inklusi sosial,” tandasnya.
Sementara, Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A Parepare, Sriyanti Ambar menjelaskan, untuk pelaksanaan PPRG ini sudah dilaksanakan dari tahun kemarin.
“Kita sudah lakukan coaching klinik PPRG, dan sudah memiliki SDM terlatih, bahkan kita sudah sampai pada audit. Tapi belum ada penguatan dari SKPD yang menjadi penggerak, mulai dari Bappeda, DP3A, BKD dan Inspektorat,” ujarnya.
Dengan dukungan dan support dari YLP2EM, lanjut dia, program inklusi semakin membantu klinik PPRG untuk mendapatkan status kelembagaan, alur dan model kerja.
“Bappeda bertugas pada perencanaan responsif gender pada semua SKPD, bahkan sampai kepada kelurahan,” kata Sriyanti Ambar.