“Ini juga menjadi salah satu inovasi dengan adanya klinik PPRG plus inklusi. Intinya pelembagaan dulu yang kita masukkan dalam perencanaan, yang sementara saat ini terproses di Bappeda dalam bentuk RPD,” ujarnya
Jika pelaksanaan PPRG di setiap SKPD terlaksana, lanjut dia, maka tinggal menjalankan teknisnya yang akan dipusatkan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Jadi tinggal menunggu penerbitan Perwali dari klinik PPRG Inklusi ini.
Kabid Kesetaraan Gender DP3A Kota Parepare, Sriyanti Ambar memaparkan konsep gender dan inklusi sosial, tujuannya menyatukan persepsi terkait arah dan tugas dari klinik PPRG.
Menurut dia, klinik PPRG saat ini telah dilakukan sosialisasi dan advokasi pada tingkat SKPD/Kecamatan dan Kelurahan dalam bentuk coaching klinik dan desk/asistensi dokumen.
“Klinik PPRG ini juga telah terakomodir dalam DPA tahun 2022 pada program PUG PP Bidang Kesetaraan Gender, namun masih terbatas pada informasi, alokasi waktu dan SDM terlatih PPRG yang memiliki 1 persepsi. Untuk coaching klinik dilakukan secara terjadwal (on stay) di DP3A, on the spot, dan via WhatsApp,” tandasnya.