Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan masukan penyusunan dokumen Rancangan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 guna mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkesetaraan gender.
“Musyawarah ini diikuti oleh peserta dari 38 provinsi, 136 kabupaten/kota, dan 664 desa/kelurahan. Peserta dari wilayah Program INKLUSI terdiri dari 33 provinsi, 113 kabupaten, dan 508 desa/kelurahan,” kata dia.
Samad juga menjelaskan, jika Yayasan BaKTI sebagai salah satu mitra Program INKLUSI akan menghadiri Musyawarah Perempuan Nasional Tahun 2023 secara luring dan daring. BaKTI juga menjadi presenter dalam musyawarah dengan menyampaikan isu Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta testimoni isu kekerasan perempuan dan anak, dan pembelajaran atau praktik baik dari Program Inklusi BaKTI. Semua presentasi telah disiapkan dalam bentuk video.
“Sementara peserta musyawarah secara daring berasal dari 7 wilayah kabupaten/kota yang merupakan wilayah program Yayasan BaKTI. Mitra Yayasan BaKTI di 7 kabupaten/kota mengkoordinasikan musyawarah tersebut, yaitu Kabupaten Tana Toraja oleh YESMa (Yayasan Eran Sangbure Mayang), Kota Parepare oleh YLP2EM (Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat), Kota Ambon oleh Rumah Generasi, Kota Kendari oleh RPS (Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara), Kabupaten Kupang UDN (Yayasan Ume Daya Nusantara), Kabupaten Lombok Timur oleh LRC (Lombok Research Center), dan Kabupaten Maros oleh tim BaKTI,” tandasnya.
Peserta musyawarah pewakilan dari Program INKLUSI-BaKTI yang hadir secara daring di antaranya pemerintah kabupaten/kota, camat, pemerintah desa/kelurahan/negeri/lembang, perempuan, perempuan kepala keluarga, perempuan marginal, disabilitas, transgender, penganut agama lokal, anak, dan kelompok rentan lainnya. Program INKLUSI-BaKTI dilaksanakan di 5 provinsi, 7 kabupaten/kota, dan 102 desa/kelurahan/negeri/lembang.