Adapun agenda Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 yaitu peneguhan tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
Arahan tentang proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
“Untuk sidang ke 1 yaitu penyusunan pemetaan masalah-masalah perempuan berbasis data dan analisis, yang akan membahas sembilan isu perempuan, seperti kemiskinan (Perlindungan Sosial), Perempuan Pekerja (PMI, PRT, TPPO, Kerja Layak), Penghapusan Perkawinan Anak, Ekonomi Perempuan, Kepemimpinan Perempuan (Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan), Kesehatan Perempuan (Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Remaja dan Perempuan), Lingkungan Hidup (Perempuan Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam), Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Anak dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum,” jelasnya.
Untuk sidang ke 2, lanjut dia, berbagi pembelajaran dan praktik baik dalam merespon isu-isu perempuan. Sidang 3 yaitu Penyusunan usulan untuk RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Kemudian dilanjutkan dengan penyelarasan usulan oleh Tim Perumus dan penyusunan rencana tindak lanjut.
“Masing-masing Sidang (1, 2 dan 3) akan difasilitasi oleh Tim Fasilitator Sidang, yang beranggotakan Direktorat terkait di Bappenas, Unit Kerja terkait di KemenPPPA, dan 8 organisasi mitra Program INKLUSI,” imbuhnya.