PORTAL, PAREPARE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare melaksanakan rapat paripurna terkait pandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022.
Rapat itu dipimpin Ketua Kaharuddin Kadir, Wakil Ketua Rahmat Sjamsu Alam, dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Pangerang Rahim, Sekda, Asisten, Kepala SKPD, Camat, dan Lurah, serta anggota Legislatif lainnya.
Adapun pandangan fraksi-fraksi dari DPRD yaitu :
* Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Indrianisari Husni mengatakan, pihaknya telah mencermati LPj APBD Parepare tahun 2022, di mana dinilai perlu dibahas secara komprehensif dan mendapat penjelasan secara terperinci.
“Ada beberapa catatan yang kami berikan khususnya terkait dengan realisasi PAD yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk itu kita ingatkan agar pejabat teknis dapat menyusun program terpadu dengan memperhatikan kesesuaian target kinerja tahunan,” ujarnya.
* Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Bambang Nasir menyampaikan apresiasinya kepada Wali Kota Parepare (Taufan Pawe) dan jajaran pemerintahannya yang telah berhasil meraih opini WTP dari BPK.
“Tentu pencapaian ini menjadi bukti nyata dan komitmen dari pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik,” katanya.
* Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi yang dibacakan oleh Rudy Najamuddin memuji realisasi pencapaian PAD Parepare sebesar Rp.173,7 miliar atau 104,2 persen.
“Kita harap kedepannya setiap SKPD di pemerintahan dapat terus menggali potensi pendapatan daerahnya,” ungkapnya.
* Fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia (Pakar) yang dibacakan oleh Ibrahim Suanda mengatakan, laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2022.
“LPj APBD ini disusun secara relevan untuk mengetahui posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan Pemkot Parepare, agar tidak ada kesalahan penyajian material,” kata dia.
* Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Yusuf Lapanna mengatakan terkait orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi skala prioritas.
“Pemenuhan hak dasar masyarakat harus menjadi prioritas, baik itu bidang kesehatan maupun pendidikan. Termasuk penempatan pegawai pada jabatan pemerintahan perlu melalui seleksi,” katanya.