PORTAL, PAREPARE — Program Inklusi-BakTI bersama Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan advokasi dan legal drafting peraturan walikota (Perwali) tentang pembentukan UPTD PPA Kota Parepare.
Kegiatan itu dilaksanakan di Cafe D’Carlos, dihadiri Bagian Program Officer Inklusi BaKTI Rifai, Direktur YLP2EM Ibrahim Fattah, perwakilan SKPD terkait seperti Bappeda, DP3A, Dinsos, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi, serta paralegal, Unit PPA Polres, Kelompok Konstituen, dan disabilitas.
Program Officer Inklusi BaKTI, Rifai menyampaikan, jika kehadiran dalam kegiatan tersebut sebagai pendamping dan melihat langsung proses penyusunan draf perwalinya.
“Sekaligus kita ingin pastikan apakah penyusunan Perwali ini sudah sesuai prosedur dan standar yang ada. Pembentukan UPTD PPA ini harus kita dukung bersama,” ujarnya.
Sementara, Koordinator Program Inklusi Parepare, Abd. Samad Syam menjelaskan, ada dua Perwali tentang pembentukan UPTD PPA yang akan dibuat, yakni Perwali Tentang Perubahan Kedudukan dan Susunan Organisasi DP3A dan Perwali UPTD PPA.
“Sehingga kita dari YLP2EM-BaKTI melalui program inklusi mendorong agar supaya Perwali Pembentukan UPTD PPA Kota Parepare cepat diselesaikan dan disahkan. Ini akan menjadi kado atau kenangan-kenangan dari Bapak Walikota (Taufan Pawe) sebelum masa jabatannya berakhir,” ungkapnya.
Samad mengatakan, Perwali ini nantinya akan menjadi payung hukum dan panduan bagi UPTD PPA dalam pelayanan penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender.
Karena itu, kata dia, penting membangun pola jejaring antara pelaksana tehnis dari SKPD dengan stakeholder terkait dalam penanganan korban kekerasan perempuan, anak, dan disabilitas.
“Jadi nantinya UPTD PPA tidak akan berdiri sendiri, ada beberapa kelembagaan yang ikut kolaborasi seperti Polres, Paralegal, dan Kelompok Konstituen,” katanya.