Karena itu, kata dia, terkait masalah kesehatan hampir 10 persen
angaran pendapatan belanja negara (APBN) yang diangarkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Begitu juga di pemerintah kota, hampir Rp946 miliar sekian APBD kita, disisihkan hampir Rp100 miliar untuk pelayanan kesehatan,” katanya.
Dia menjelaskan, salah satunya adalah untuk melakukan pembiayaan terhadap BPJS Kesehatan, baik itu pekerja dan bukan penerima upah.
“Inilah salah satu, bentuk komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Parepare, baik dalam aspek pelayanan maupun aspek perlindungan yang dilakukan oleh BPJS,” ungkapnya.
Dia berharap, dengan adanya penandatanganan ini, sinergitas Pemkot dan BPJS Kesehatan Parepare terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga Parepare.