Saat ditanya alasan tidak dianggarkan di tahun 2024, Legislator Partai Gerindra ini menyebut karena persoalan anggaran yang diberikan oleh TAPD sebesar Rp 5 miliar.
“Sedangkan program Dinsos jika semuanya dilaksanakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 9 miliar, karena untuk rastra saja butuh Rp1,8 miliar,” tandasnya.
Sementara, Plt Kepala Dinsos Halwatiah mengatakan, jika pihaknya terus mencari solusi terkait persoalan itu, salah satu upayanya dengan intens berkordinasi dengan Bappeda untuk menyiapkan anggaran tersebut.
“Karena ini dananya besar, maka pemerintah tentu juga memikirkan bagaimana mencari dan menyiapkan anggaran tersebut. Kalau hanya terkait kemiskinan ekstrem dan rastra, maka anggaran yang dibutuhkan itu berkisar Rp 2 miliar,” katanya.
Dalam rapat juga diungkapkan, jika persoalan bansos masyarakat ekstrem dan rastra yang tidak dianggarkan di Dinsos juga telah disampaikan kepada Pj Walikota, dimana langsung memerintahkan agar segera dianggarkan.