Parepare, Portal — Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) sebagai salah satu mitra BaKTI menggelar penguatan kelompok konstituen untuk penerimaan pengaduan, penyediaan layanan komunitas, advokasi kebijakan, dan partisipasi politik.
Kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Mallusetasi dimoderatori fasilitator kebijakan publik Andi Nilawati, dihadiri Direktur YLP2EM Ibrahim Fattah dan jajarannya, perwakilan Layanan Berbasis Komunitas (LBK), Kelompok Konstituen (KK), DP3A dan Dinsos, Rabu (12/6/2024).
Koordinator Program Inklusi Parepare, Abd. Samad Syam mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan pendamping dan pengurus inti Kelompok Konstituen (KK).
“Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih menguatkan Pendamping dan Pengurus Inti KK dalam hal penanganan pengaduan dan layanan komunitas, advokasi kebijakan dan partisipasi politik,” ujarnya.
Samad berharap Pengurus KK dapat menjadi aktivis Civil Based Organisasi (CBO) atau organisasi berbasis komunitas yang memiliki posisi tawar saat melakukan pendampingan dan advokasi kebijakan bagi kelompok rentan dan marginal di 15 LBK di masing-masing Kelurahan.
“Sehingga aspirasi, masalah dan kebutuhan kelompok rentan/marginal dapat diatasi oleh pengambil kebijakan. Itulah kenapa penguatan KK terkait advokasi, pendampingan dan jejaring sangat diperlukan,” ungkapnya.
Dalam pertemuan ini juga disepakati dalam rencana tindak lanjut tahapan yang harus dilakukan saat melakukan pendampingan, seperti melakukan pendokumentasian, pertemuan dengan dinsos, melakukan monev terintegrasi, Inisiasi pembentukan forum LBK,-KK Kota Parepare.
Sementara, Pengelola Rehabilitasi Sosial Dan Lansia Dinas Sosial, Rusdi menyampaikan apresiasinya kepada YLP2EM sebagai pemrakarsa penguatan kelompok konstituen.
Menurutnya, YLP2EM punya peran mendukung pemerintah dalam persoalan inklusi sosial yang ada di Kota Parepare.
“YLP2EM sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi kami (Dinas Sosial), karena program pembelaannya terkait dengan persoalan-persoalan marginal, seperti disabilitas, warga rentan, kasus perempuan dan anak,” tandasnya.