Parepare, Portal — Dalam perkembangan dramatis, koalisi partai politik di Parepare telah menyuarakan penolakan keras terhadap penggantian Penjabat (Pj) Wali Kota Akbar Ali.
Kontroversi ini mencuat menyusul beredarnya surat keputusan Kementerian Dalam Negeri di media sosial, yang mengumumkan pemberhentian Ali dan pengangkatan Abdul Hayat sebagai penggantinya.
Dalam demonstrasi persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, perwakilan dari Nasdem, PKB, PKS, PAN, PDIP, Hanura, dan PSI berkumpul di sebuah kafe lokal pada Sabtu malam untuk menyatakan ketidaksetujuannya.
Elite politik, termasuk Ketua PKS Parepare Muh Samsir Husain dan legislator PKB Andi Muh Fudail, dengan suara bulat menolak perubahan yang diusulkan.
“Kami berdiri bersatu dalam menentang penggantian yang tidak tepat waktu ini,” tegas Sappe, yang bertindak sebagai juru bicara koalisi.
“Keputusan ini bisa membahayakan suasana kondusif yang telah kami usahakan dengan keras untuk dipertahankan di Parepare,” tambahnya.
Partai-partai tersebut berpendapat bahwa penggantian ini datang pada saat kritis, dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sudah berjalan.
Kekhawatiran perubahan ini bisa menggoyahkan lanskap politik dan berpotensi menguntungkan faksi-faksi tertentu secara tidak adil.
Andi Fudail mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.