“Kami memohon kepada Menteri untuk mengizinkan Wali Kota Ali menyelesaikan masa jabatannya hingga 31 Oktober 2024. Parepare membutuhkan stabilitas, bukan gejolak,” katanya.
Menambah rumitnya situasi, kekhawatiran telah diungkapkan mengenai latar belakang Abdul Hayat.
Fudail menyinggung potensi masalah di masa lalu Hayat sebagai mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. “Parepare layak mendapatkan pemimpin dengan rekam jejak yang bersih,” ungkapnya.
Perlawanan politik ini telah mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat seperti Syamsul Latanro, ketua organisasi Laskar Merah Putih di Parepare.
Syamsul Latanro memperingatkan bahwa penggantian tersebut bisa dilihat sebagai keberpihakan kepada kandidat tertentu dalam pemilihan yang akan datang, berpotensi mengganggu ketenangan.
Seiring meningkatnya ketegangan, ada indikasi bahwa demonstrasi publik mungkin akan terjadi. Situasi yang sedang berkembang di Parepare menjadi mikrokosmos keseimbangan yang rapuh antara keputusan administratif dan dinamika politik lokal.