Parepare, Portal — Yayasan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) bersama Universitas Muhammadiyah Parepare (Umpar) menginisiasi pembentukan satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi.
Inisiasi ini merupakan bagian dari program inklusi yang dijalankan YLP2EM sebagai mitra Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
Kegiatan yang berlangsung di Lago’ta Cafe pada Rabu (18/9/2024) dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Direktur YLP2EM Ibrahim Fattah, Direktur Yayasan BaKTI Muhammad Yusran Laitupa, Program Manager Inklusi-BaKTI Lusia Palulungan, Program Officer Inklusi-BaKTI M. Rivai, dan Rektor Umpar Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad selaku narasumber.
Ibrahim Fattah menekankan pentingnya penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. “Kekerasan seksual termasuk dalam tiga problem besar di perguruan tinggi yang perlu segera ditangani,” ujarnya.
Satgas PPKS yang dibentuk memiliki mandat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi seluruh sivitas akademika, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
Lebih lanjut, Ibrahim menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjadi wadah bagi satgas PPKS Umpar dalam menjalin sinergitas dengan Lembaga Layanan Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
“Kita berharap kegiatan ini dapat menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua,” tambahnya.
Sementara itu, Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad selaku pemateri menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. “Kami dari Umpar tentu mengapresiasi program inklusi, di mana ada kepedulian untuk membangun anak bangsa,” katanya.
Ia menekankan pentingnya mempersiapkan mahasiswa menghadapi perubahan yang sangat pesat dan menciptakan proses pembelajaran yang inovatif.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara YLP2EM dan Universitas Muhammadiyah Parepare dalam rangka Pendampingan Satgas PPKS. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.