Persoalan pembangunan sekolah ini ternyata sudah berlangsung sejak periode DPRD sebelumnya. Saat itu, pihak yayasan diminta melengkapi izin operasional dan semua dokumen yang dipersyaratkan sebelum memulai pembangunan.
Namun, hingga periode anggota DPRD berakhir, yayasan terkait tidak menunjukkan dokumen-dokumen yang diminta.
Dr. Muh Nashir, tokoh pendidikan dan mantan Ketua Dewan Pendidikan Kota Parepare, juga menyuarakan keprihatinannya. Ia menekankan bahwa pembangunan sekolah tersebut harus dikaji mendalam karena berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.
Nashir menjelaskan beberapa pertimbangan penolakan, termasuk ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku dan potensi resistensi dari masyarakat setempat. Ia juga mempertanyakan keabsahan dokumen UKL UPL dan Andalalin yang terkait dengan pembangunan sekolah tersebut.
Dengan keputusan ini, DPRD Parepare meminta agar semua pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, dan Dewan Pendidikan, untuk mengkaji ulang rencana pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel secara mendalam dan komprehensif.