Suyuti menekankan, hal tidak lazim dalam sebuah naskah surat keputusan tercantum pendapat konsultan hukum. Dan rancunya lagi, hanya berselang sehari, 26 November 2024, Pj Wali Kota Abdul Hayat tiba-tiba mengeluarkan SK pengangkatan atau perpanjangan jabatan Direktur PAM Tirta Karajae, Andi Firdaus Djollong bernomor 807 Tahun 2024.
Karena itu, Suyuti meminta kepada Pj Wali Kota Abdul Hayat mencermati dan memperhatikan keputusannya tersebut. Jika pun ingin menerapkan peraturan secara ketat, seharusnya juga berlaku bagi pengangkatan kembali Direktur PAM Tirta Karajae.
“Sebagai pelaksana pengawasan terhadap Peraturan Daerah, kita meminta agar Pj Wali Kota Parepare bisa mencermati keputusannya. Jangan labrak aturan hanya demi sebuah kepentingan dari pihak tertentu. Ini harus dicari dan diselidiki benang merahnya,” pinta politisi Partai Nasdem ini.
Suyuti mengingatkan, Pj Wali Kota seharusnya mempertimbangkan dan mengambil referensi dari daerah lain yang menerapkan rangkap jabatan Inspektur dengan Dewas PDAM yang tidak menimbulkan konflik kepentingan seperti Kabupaten Sinjai, Pangkep, Kuningan, dan beberapa daerah lainnya.
Dari penelusuran, diperoleh informasi bahwa SK Wali Kota tersebut keluar tidak prosedural, di antaranya tidak melalui proses Bagian Hukum, tidak ada paraf Asisten terkait, dan tidak ada paraf Sekda. SK hanya diproses di Bagian Ekonomi Setdako dan BKPSDMD Parepare.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kominfo Parepare, M Anwar Amir mengungkapkan, pemberhentian Dewas PAM Tirta Karajae, dan pengangkatan kembali Direktur PAM Tirta Karajae tentunya ada proses yang telah dilakukan baik administrasi maupun pertimbangan lainnya.
“Namun secara teknis ketentuan dimaksud adalah tim pemerintah yang menanganinya dalam hal ini Kepala BKPSDMD dan Kabag Ekonomi sebagai pembina BUMD,” kata Anwar, singkat.
Pj Wali Kota Parepare, Abdul Hayat Gani, yang dihubungi terpisah belum mau menanggapi terkait pemberhentian Dewas PAM Tirta Karajae tersebut.