Mulai dari balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, hingga pekerja migran bermasalah. “Saya sangat berharap ada dukungan dari stakeholder lainnya, mulai dari kelurahan melalui RT/RW hingga kelompok konstituen,” tambahnya.
Data kekerasan yang disampaikan oleh Zulkifli, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3A Kota Parepare, menunjukkan peningkatan yang signifikan.
“Pada tahun 2023 tercatat 58 kasus kekerasan dengan 9 korban laki-laki dan 49 korban perempuan. Angka ini meningkat pada tahun 2024 menjadi 82 kasus dengan 10 korban laki-laki dan 72 korban perempuan,” ungkapnya.
Anty, perwakilan YLP2EM, menyampaikan harapan agar Pendamping LBK (Lembaga Berbasis Komunitas) dan Pengurus KK Champion mampu berkolaborasi dan memediasi dalam penanganan korban kekerasan, perlindungan sosial, advokasi kebijakan, partisipasi politik, dan isu perubahan iklim di tingkat kelurahan.
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pendamping LBK dan Pengurus KK Champion dalam menangani kasus kekerasan dan mengetahui lembaga layanan untuk rujukan kasus,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman tentang antisipasi dampak perubahan iklim, meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan, serta mengidentifikasi masalah yang dialami kelompok rentan terkait isu perubahan iklim.
“Diharapkan KK memiliki posisi tawar yang lebih baik di tingkat kelurahan dalam melakukan pendampingan dan advokasi kebijakan bagi kelompok rentan dan marginal di masing-masing kelurahan, sehingga aspirasi, masalah, dan kebutuhan kelompok rentan/marginal dapat diatasi oleh pengambil kebijakan,” jelasnya.