Portal Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang makin kompleks, stabilitas sektor jasa keuangan nasional menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, akuntansi berperan sentral sebagai instrumen yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan lembaga jasa keuangan. Ketika volatilitas pasar meningkat dan risiko sistemik mengancam, laporan keuangan yang andal menjadi landasan pengambilan keputusan yang tepat oleh regulator, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya.
oleh: Hamida Hasan
Akademisi Akuntansi, pada Fakultas Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Akuntansi menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan pengukuran dan pelaporan posisi keuangan secara objektif. Standar akuntansi yang diterapkan secara konsisten membantu memastikan bahwa aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dicatat secara benar, sehingga meminimalisasi potensi manipulasi data yang dapat merusak kepercayaan publik. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, keandalan laporan keuangan menjadi semakin krusial untuk mendeteksi potensi risiko sejak dini.
Sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, merupakan tulang punggung sistem keuangan nasional. Ketidakstabilan pada sektor ini dapat menimbulkan efek domino yang membahayakan perekonomian secara luas.
Oleh karena itu, pengawasan berbasis akuntansi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kesehatan lembaga keuangan. Pengawasan ini meliputi penilaian kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, dan tata kelola perusahaan, yang semuanya sangat bergantung pada data akuntansi yang akurat dan tepat waktu.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas sektor jasa keuangan memiliki mandat untuk memastikan seluruh lembaga keuangan menjalankan praktik usaha yang sehat dan transparan. OJK menekankan pentingnya penguatan permodalan, likuiditas, dan manajemen risiko, yang semuanya memerlukan pelaporan keuangan yang sesuai standar. Dengan adanya laporan keuangan yang transparan, OJK dapat melakukan penilaian risiko secara lebih komprehensif dan mengambil langkah mitigasi yang diperlukan.
Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. BI memanfaatkan data keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi untuk mengembangkan instrumen dan indikator makroprudensial. Data tersebut menjadi dasar dalam mendeteksi kerentanan sektor keuangan dan merumuskan kebijakan moneter yang efektif. Kolaborasi antara BI dan OJK dalam berbagi data dan informasi keuangan sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi.
Dalam praktiknya, penerapan standar akuntansi internasional seperti IFRS (International Financial Reporting Standards) juga memperkuat integritas laporan keuangan lembaga jasa keuangan di Indonesia. Standar ini mendorong harmonisasi pelaporan keuangan, sehingga memudahkan perbandingan antar lembaga dan memperkuat kepercayaan investor domestik maupun asing. Di era ketidakpastian ekonomi, harmonisasi standar akuntansi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional yang semakin terintegrasi secara global.
Akuntansi juga mendukung efektivitas pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial yang dijalankan oleh regulator. Melalui analisis data keuangan, regulator dapat mengidentifikasi potensi kegagalan lembaga keuangan sebelum menjadi masalah sistemik. Misalnya, rasio kecukupan modal dan tingkat non-performing loan (NPL) yang dilaporkan secara periodik menjadi indikator awal yang sangat penting dalam pemantauan kesehatan perbankan.
Selain sebagai alat pengawasan, akuntansi juga berperan dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Informasi keuangan yang jelas dan mudah dipahami membantu konsumen dalam mengambil keputusan investasi atau memilih produk keuangan yang sesuai dengan profil risiko mereka. Dengan demikian, akuntansi berkontribusi pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.
Ketika terjadi tekanan ekonomi, misalnya akibat pandemi atau gejolak pasar global, laporan keuangan yang kredibel menjadi dasar utama bagi pemerintah dan otoritas untuk merancang kebijakan stimulus atau restrukturisasi sektor keuangan. Akuntansi menyediakan data yang diperlukan untuk mengukur dampak krisis dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diambil.
Penguatan tata kelola perusahaan (corporate governance) di sektor jasa keuangan juga sangat bergantung pada sistem akuntansi yang baik. Tata kelola yang kuat membutuhkan transparansi dalam pelaporan keuangan, sehingga setiap pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Akuntansi menyediakan mekanisme audit trail yang memudahkan pelacakan transaksi dan mencegah terjadinya fraud.