PORTAL — Anggota DPRD Kota Parepare, Musdalifah Pawe, S.H., melaksanakan temu konstituen penjaringan aspirasi masyarakat atau reses di Kelurahan Lumpu, Jumat (19/09/2025).
DPRD berkomitmen menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi warga Kelurahan Lumpue melalui mekanisme pokok-pokok pikiran yang dinilai lebih efektif dibanding Musrenbang.
Dalam kegiatan penyerapan aspirasi, berbagai kebutuhan mendesak warga berhasil terekam untuk diagendakan DPRD.
Nurhayati mengajukan bantuan peralatan mesin jahit, sementara Kasma memerlukan modal usaha perdagangan ikan.
Sahruddin dari RW 8 mengangkat isu krusial terkait wilayahnya yang rawan banjir dan membutuhkan revitalisasi saluran air.
Syahrir menyoroti kondisi jalan rusak dan minimnya penerangan jalan di area pegunungan yang perlu mendapat perhatian DPRD.
Lurah Lumpue, Nur Akbar, yang juga merupakan penyambung lidah rakyat, menegaskan pentingnya jalur legislatif dalam mempercepat realisasi program pembangunan.
“Kalau ada usulan atau aspirasi lebih baik disampaikan dalam momentum ini melalui pokok-pokok pikiran DPRD karena lebih cepat direalisasikan ketimbang melalui Musrenbang. Jadi lebih bagus kalau melalui wakil rakyat,” tegas Akbar.
Menanggapi hal ini, Musdalifah menyatakan akan memasukkan seluruh aspirasi warga ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya akan diteruskan ke dinas terkait.
Mekanisme ini dinilai lebih responsif dan memiliki kekuatan politik yang lebih kuat dalam mendorong realisasi program.
“Berbagai permasalahan infrastruktur akan dikoordinasikan lintas dinas. Untuk revitalisasi saluran air guna mencegah banjir, saya akan mendorong koordinasi dengan dinas terkait. Demikian pula dengan perbaikan jalan dan penambahan penerangan yang akan dimasukkan dalam agenda pembahasan dengan eksekutif,” ujarnya.
Musdalifah juga mencatat permasalahan khusus terkait lansia dalam program BPJS Kesehatan, dimana keluhan warga bahwa pendaftaran online melalui aplikasi JKN sulit dipahami kalangan lanjut usia.
Legislator PAN ini menambahkan bahwa penerima bantuan di atas 60 tahun sering tidak tercakup program. Ia meminta identitas penerima bantuan dapat diwakili anak atau keluarga, yang nantinya akan dimasukkan dalam usulan DPRD.
Dirinya juga mendorong optimalisasi program pemberdayaan masyarakat. Ia menyatakan siap memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan bagi warga yang membutuhkan modal usaha.
“Terkait bantuan modal, kalau mau bantuan KUR, bisa saya fasilitasi tanpa jaminan,” ungkapnya, menunjukkan peran DPRD dalam membuka akses permodalan bagi UMKM.
DPRD berkomitmen menindaklanjuti aspirasi dengan target waktu yang jelas. Untuk penerangan jalan, Musdalifah menjanjikan penanganan segera, sementara masalah infrastruktur besar akan melalui proses koordinasi formal dengan eksekutif.
Program pendidikan juga masuk perhatian DPRD, termasuk beasiswa dinas pendidikan dan program seragam gratis yang dapat ditukar jika tidak sesuai.
“Saya minta dukungan pihak kelurahan untuk mendata yang lanjut usia agar nantinya dapat diusulkan sebagai penerima bantuan,” pungkasnya.