PORTAL — Anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sappe, menggelar kegiatan reses penjaringan aspirasi masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat, Sabtu (20/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, legislator yang dikenal vokal ini menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa rasa takut.
“Saya pribadi tidak mempunyai rasa takut. Apa yang disampaikan kepada kami dari masyarakat itu juga yang kami sampaikan kepada pemerintah, meskipun resikonya tinggi,” tegas Sappe.
Sappe menyebut dirinya sebagai penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah, yang siap menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Dari hasil reses, muncul dua usulan utama dari masyarakat terkait perbaikan infrastruktur. Pertama, perbaikan jalan setapak, dan kedua, perbaikan jalan lingkungan di wilayah tersebut.
“Untuk perbaikan jalan lingkungan, anggarannya sudah turun dan bisa direalisasikan. Sedangkan usulan perbaikan jalan setapak kami usulkan untuk tahun 2026,” jelas Sappe.
Sappe juga mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang cukup memprihatinkan. APBD Kota Parepare saat ini sudah terbebani dengan belanja pegawai yang mencapai 47 persen, jauh melampaui batas mandatory spending yang seharusnya hanya 30 persen.
Kondisi ini akan semakin berat dengan adanya rencana pengangkatan 1.020 pegawai P3K yang membutuhkan anggaran tambahan sekitar 16 miliar rupiah per tahun. Di sisi lain, ada rencana pengurangan anggaran sebesar 200 miliar rupiah untuk tahun depan.
Legislator PKS ini tidak segan mengkritik berbagai program yang dinilai tidak efisien dalam penggunaan APBD. Sappe menyoroti adanya belanja untuk pelatihan-pelatihan dan festival-festival yang menggunakan APBD namun tidak mencerminkan prinsip efisiensi anggaran.
“Banyak hal-hal yang digunakan tidak berdasarkan efisiensi anggaran, seperti pelatihan-pelatihan dan festival-festival yang menggunakan APBD. Itu tidak menunjukkan kalau betul-betul melakukan efisiensi anggaran,” kritiknya.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah, Sappe mengusulkan agar pemerintah daerah lebih inovatif dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, beberapa daerah berhasil mendapat bantuan dari APBN karena mampu mempresentasikan kebutuhan daerahnya dengan baik.
“Pemerintah pusat membuka ruang bagi masing-masing pemerintah daerah untuk berkomunikasi dan mempresentasikan apa saja yang dibutuhkan oleh daerahnya, sehingga ada kucuran dana dari APBN,” jelasnya.
Sappe juga menegaskan bahwa dalam APBD perubahan, pihaknya telah melakukan beberapa pemotongan anggaran untuk program yang dinilai tidak sejalan dengan 18 janji politik walikota.