PORTAL — Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare menggelar sosialisasi diseminasi statistik sekaligus meresmikan garda sensus ekonomi 2026 pada Selasa (2/12/2025).
Acara yang berlangsung di Aula BPS Parepare ini dibuka oleh Kepala BPS Parepare, Dian Ernawati, dengan dihadiri Sekretaris Daerah Amarun Agung Hamka beserta sejumlah undangan.
Dalam sambutannya, Dian Ernawati menekankan peran vital media massa dalam menyebarluaskan informasi statistik kepada masyarakat.
“Media adalah amplifier atau speaker bagi data-data dan produk statistik kami. Kami sangat berterima kasih atas dukungan media,” ungkap Dian.
Ia menjelaskan bahwa BPS memiliki amanah besar dalam menyediakan data berkualitas untuk mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.
Selain itu, BPS juga bertugas membina statistik sektoral dan membangun sistem statistik nasional yang andal.
Dian memaparkan bahwa seluruh proses penyusunan data BPS telah mengikuti standar internasional melalui Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).
Mulai dari tahap desain, pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga evaluasi dilakukan secara terstruktur dan terkontrol.
BPS juga diawasi oleh dua pihak, yakni Forum Masyarakat Statistik dan lembaga internasional, guna memastikan kualitas dan akuntabilitas data yang dihasilkan.
Kepala BPS Parepare menjelaskan bahwa BPS memiliki tiga jenis sensus nasional yang dilaksanakan sesuai tahun tertentu.
Pertama, Sensus Penduduk yang dilakukan pada tahun berakhiran 0. Kedua, Sensus Pertanian pada tahun berakhiran 3. Ketiga, Sensus Ekonomi pada tahun berakhiran 6.
Sementara untuk survei, jumlahnya jauh lebih banyak dan dilakukan sepanjang tahun, mencakup rumah tangga hingga pelaku usaha.
Survei digunakan untuk menyajikan berbagai indikator penting, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, hingga perkembangan industri.
Dian mengungkapkan bahwa survei masih menjadi metode utama karena sistem administrasi data masyarakat Indonesia belum sepenuhnya optimal.
Ia menyoroti tantangan yang sering dihadapi petugas lapangan dalam melakukan pendataan.
“Kadang petugas kami datang untuk pendataan saja masih ditolak atau diarahkan ke tetangga. Padahal tinggal jawab. Apalagi jika masyarakat harus melaporkan data sendiri seperti di Jepang,” jelas Dian.
Ia berharap dengan peresmian garda sensus ekonomi 2026 ini, BPS Parepare dapat meningkatkan kualitas pengumpulan data untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih baik dan terukur.
