Salinan Teks Berita
Pangkep – Musyawarah Desa (Musdes) penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berlangsung di aula pertemuan kantor desa, Kamis (8/01/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kecamatan Bungoro, Amri Yunus, yang mewakili Camat Bungoro, didampingi Kasi Pembangunan Andi Nasrun Rauf. Turut hadir Kepala Desa Bowong Cindea, H. Maruseng, Ketua BPD Muh Tahir, beserta seluruh jajaran staf, aparat, dan perangkat desa lainnya.
Dalam sambutannya saat membuka rapat, Kepala Desa H. Maruseng menekankan pentingnya menegakkan prinsip partisipasi, transparansi, dan demokrasi dalam setiap pelaksanaan musyawarah desa. Ia menegaskan bahwa pengambilan keputusan harus mengedepankan musyawarah mufakat secara kekeluargaan.
“Kepentingan warga masyarakat harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kita harus benar-benar berkomitmen membangun demi mewujudkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Desa Bowong Cindea,” tegasnya.
Lebih lanjut, H. Maruseng menyampaikan sikap tegasnya untuk mempertahankan honor dan insentif para staf, aparat, dan perangkat desa, khususnya BPD, RT, RK, Kepala Dusun, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta petugas lapangan lainnya. Ia menolak jika honor mereka dipangkas, meskipun hal tersebut dimaksudkan untuk menaikkan tunjangan kepala desa.
“Kita ini pemimpin, bukan raja, bahkan posisi kita berada di bawah rakyat,” ungkap H. Maruseng di hadapan peserta musyawarah.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Bungoro, Amri Yunus, dalam arahannya menyampaikan bahwa seluruh program dan kegiatan desa harus tetap dimaksimalkan meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
“Kita laksanakan sesuai kemampuan anggaran secara optimal dan mengacu pada prioritas kebutuhan masyarakat, selaras dengan program-program pemerintah pusat yang bermanfaat bagi kita semua,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh unsur pemerintahan desa dan masyarakat untuk bersama-sama mengondisikan berbagai hal demi kesejahteraan warga, mengingat kondisi efisiensi anggaran saat ini tidak hanya dialami desa, tetapi juga di semua tingkatan . (Hasra)