Pangkep – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Muhiddin R., S.Hut., M.M., memberikan klarifikasi terkait isu kelangkaan pupuk yang belakangan dikeluhkan sejumlah petani. Klarifikasi tersebut disampaikan kepada awak media di ruang kerja Kantor Dinas Pertanian Pangkep, Sabtu (10/01/2025).
Muhiddin menjelaskan bahwa penyaluran pupuk saat ini masih mengacu pada sistem tahun anggaran. Pada bulan Januari, proses distribusi pupuk masih berjalan dan dalam tahap pengiriman ke seluruh distributor.
“Kendala ini berdasarkan laporan staf di lapangan dan grup komunikasi, dan memang terjadi hampir di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa di Kabupaten Pangkep, persoalan muncul bersamaan dengan jadwal pemupukan tanaman padi, sehingga kebutuhan pupuk meningkat secara serentak. Sementara itu, stok di distributor masih terbatas karena proses pengiriman belum sepenuhnya selesai.
“Beberapa distributor bahkan masih kosong stoknya. Contohnya di Kecamatan Ma’rang, Segeri, dan Mandalle yang berada di bawah distributor Pedagang Pengusaha Indonesia (PPI), hingga saat ini stoknya masih kosong,” ungkap Muhiddin.
Menurut informasi lapangan, pupuk dari PT PPI masih dalam proses pengapalan dari Bontang dan baru dapat dikirim dari Makassar menuju Pangkep setelah sekitar 23 hari. Sementara itu, distributor PT Batara masih memiliki stok urea sebanyak 248,7 ton yang siap disalurkan, namun masih menunggu proses administrasi ke panitia pengecer. Untuk pupuk Phonska, stok di seluruh distributor masih kosong.
“Diperkirakan dalam satu hingga tiga minggu ke depan, distribusi pupuk ke pengecer akan kembali normal,” jelasnya.
Muhiddin juga menegaskan bahwa persoalan ini bukan kelangkaan pupuk, melainkan murni kendala teknis distribusi. Pemerintah pusat, melalui Presiden dan Menteri Pertanian, telah menjamin ketersediaan pupuk nasional dalam kondisi aman, bahkan harga pupuk saat ini cenderung menurun.
“Kendala utama adalah faktor cuaca di bulan Januari yang menghambat transportasi laut sehingga pengiriman pupuk terlambat,” tambahnya.
Ia juga mengimbau para penyuluh pertanian agar lebih proaktif mendampingi petani, terutama dalam hal penyaluran pupuk. Penyuluh diharapkan menjadi penghubung utama antara petani dan dinas pertanian agar keluhan di lapangan dapat segera ditangani.
Muhiddin berharap, dengan penguatan koordinasi dan pendampingan, sektor pertanian di Kabupaten Pangkep akan semakin berkembang dan mampu mendukung program nasional swasembada pangan serta kedaulatan pangan.
Di akhir pernyataannya, ia menjelaskan bahwa pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang memiliki lahan di bawah dua hektare dan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Petani di luar ketentuan tersebut diarahkan untuk membeli pupuk non-subsidi. (Hasra)