KBI diketahui telah mengeluarkan rekomendasi tertanggal 7 Januari 2026 yang ditandatangani ketua KBI, yang kemudian dijadikan salah satu syarat oleh kepanitiaan untuk memperoleh rekomendasi dari Kesbangpol sebagai dasar perizinan di kepolisian.
Sebagai organisasi olahraga di daerah, Fadly menegaskan KONI memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah Kota Parepare yang dikenal sebagai kota santri.
“Sebagai organisasi di daerah kita harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah kota yang dijuluki sebagai kota santri. Baku tumbuk atau baku hantam bukan budaya kita di Parepare,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut bahwa KONI Parepare menetapkan dan memutuskan akan menyurati KBI agar segera menganulir rekomendasi yang dikeluarkan hingga kepanitiaan dapat memenuhi seluruh syarat sesuai aturan KBI.
Meski demikian, Fadly menegaskan KONI tidak anti terhadap kegiatan tersebut. KONI membuka peluang jika panitia dapat memenuhi seluruh ketentuan regulasi yang berlaku.
Andi Ahmad Hafandi, selaku Sekretaris KONI Kota Parepare, menambahkan akan membuat surat edaran kepada seluruh cabang olahraga agar setiap kali akan mengadakan kegiatan keolahragaan wajib menginformasikan atau memasukkan surat pemberitahuan ke KONI.
“KONI sama sekali tidak berkepentingan, cuma mau menerapkan aturan main di KBI sehingga bisa lebih dikenal namun sesuai dengan regulasi yang ada,” ungkap Ahmad.
Ia menambahkan, peserta umum tetap bisa mengikuti kegiatan tersebut selama mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan, termasuk mendapat instruksi dari pelatih berlisensi yang menetapkan kelayakan peserta untuk bertanding.
“Jika panitia dari kegiatan tersebut sudah bisa memenuhi ketentuan dari regulasi, maka kami akan mendukung, namun dengan catatan atlet dari KBI harus tampil di sana sebagai bentuk pembinaan,” pungkasnya.
KONI Parepare akan segera menerbitkan surat resmi terkait penyampaian hasil rapat kepada cabang olahraga KBI, dengan kesimpulan bahwa KBI harus menarik atau menganulir rekomendasi sampai batas waktu yang tidak ditentukan.