PORTAL — Suara warga menjadi sorotan dalam pertemuan pembentukan dan penguatan Kelompok Konstituen (KK) yang dilaksanakan Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) bersama mitra program inklusi BaKTI di Kelurahan Sumpang Minangae, Rabu (11/3/2026).
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan sosial yang dialami sehari-hari, mulai dari kasus kekerasan terhadap anak hingga layanan publik yang dinilai belum sepenuhnya ramah bagi disabilitas.
Salah seorang warga, Madinah, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Ia menilai, banyak kasus yang terjadi berawal dari interaksi di media sosial yang tidak terkontrol.
Menurutnya, pengawasan orang tua serta edukasi kepada anak terkait penggunaan media sosial perlu lebih diperkuat agar kasus serupa tidak terus terjadi di lingkungan masyarakat.
“Sekarang banyak anak-anak yang terpapar media sosial tanpa pengawasan. Dari situlah kadang muncul kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak,” ungkapnya.
Selain isu perlindungan anak, persoalan layanan kesehatan bagi disabilitas juga mencuat dalam diskusi tersebut. Herani, warga disabilitas fisik, mengaku masih merasakan kesenjangan dalam pelayanan kesehatan di fasilitas publik.
Ia mencontohkan pelayanan di puskesmas yang secara administrasi telah mencantumkan prioritas bagi disabilitas, namun dalam praktiknya belum dirasakan secara nyata.
“Di puskesmas memang ada tulisan prioritas pelayanan untuk disabilitas, tetapi saat saya berobat tetap harus menunggu lama seperti pasien lainnya. Jadi pada praktiknya belum ada perbedaan pelayanan,” ujarnya.
Koordinator Program Inklusi YLP2EM, Abd. Samad, menjelaskan bahwa program ini bertujuan membuka ruang partisipasi masyarakat agar berbagai persoalan sosial dapat diidentifikasi dan ditangani bersama.
Menurutnya, pendekatan program inklusi mendorong pembangunan yang tidak diskriminatif serta memastikan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan disabilitas memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan aspirasi.
“Kehadiran Kelompok Konstituen diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan sekaligus memperjuangkan hak-hak kelompok rentan secara lebih terorganisir,” jelasnya.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan pembentukan pengurus Kelompok Konstituen tingkat kelurahan yang nantinya akan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam penanganan berbagai persoalan sosial.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan kelurahan dan kecamatan, LPMK, PKK, RW/RT, kader posyandu, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta perwakilan kelompok rentan seperti perempuan miskin, anak, dan penyandang disabilitas.