PORTAL — Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) sebagai mitra BaKTI dalam Program Inklusi menggelar pertemuan pembentukan dan penguatan Kelompok Konstituen (KK) sebagai wadah penerimaan pengaduan masyarakat serta penyediaan layanan komunitas.
Koordinator Program, Abd. Samad, menjelaskan bahwa saat ini telah terbentuk lima kelompok konstituen baru di Kota Parepare, masing-masing di Kelurahan Ujung Bulu, Kampung Baru, Galung Maloang, Sumpang Minangae, dan Lakessi.
Menurut Samad, pembentukan kelompok konstituen bertujuan menghadirkan posko pengaduan bagi masyarakat, khususnya terkait persoalan kekerasan dan perlindungan sosial.
“Kelompok konstituen ini menjadi wadah pemberdayaan masyarakat untuk mendorong proses pembangunan yang inklusif di wilayahnya, sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup secara mandiri,” jelasnya.
Pembentukan kelompok konstituen terakhir dilaksanakan di Kelurahan Lakessi pada Jumat (13/3/2026).
Lurah Lakessi, Rasul Lukman, mengapresiasi pembentukan kelompok tersebut dan berharap prinsip inklusi benar-benar diterapkan tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok rentan.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada intervensi ataupun pengabaian terhadap disabilitas, lansia, maupun kelompok marginal.
“Kelompok konstituen ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat sebagai fasilitator dalam mendukung terwujudnya wilayah inklusif di Kelurahan Lakessi,” ujarnya.
Sementara itu, Program Office Program Inklusi, Surianti, menjelaskan bahwa program tersebut hadir untuk memperkuat masyarakat dalam berbagai isu strategis.
Fokus utama program mencakup perlindungan sosial, pencegahan kekerasan seksual, serta isu perubahan iklim.
“Kami berharap kelompok ini dapat semakin mandiri sehingga mampu mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang ada di masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, kelompok konstituen memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan, memperjuangkan akses layanan dasar, perlindungan sosial, serta pemenuhan hak-hak warga negara.
Pada fase kedua program, kata dia, pendekatan GEDSI (Gender, Disability, and Social Inclusion) juga diintegrasikan dengan isu perubahan iklim.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga melakukan eksplorasi berbagai persoalan yang dialami kelompok rentan di Kelurahan Lakessi.
Salah satu warga, Sapriati, mengungkapkan adanya perempuan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga namun hidup dalam kondisi miskin dan belum tersentuh layanan sosial.
Selain itu, warga juga menyoroti dampak perubahan iklim yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Setiap hujan rumah kami sering banjir, apalagi kalau hujan bersamaan dengan air laut naik. Banyak barang elektronik yang sudah rusak,” ungkapnya.
Warga lainnya, Hafina, mengungkapkan adanya kasus pernikahan usia muda yang tidak memiliki data administrasi lengkap. Bahkan, anak dari pasangan tersebut tidak dapat bersekolah karena terkendala dokumen administrasi.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti perlunya peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti penyediaan pegangan dan sarana pendukung lainnya di fasilitas umum.