Ia menambahkan bahwa administrasi kependudukan merupakan dasar dari berbagai pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kita tidak ingin ada warga yang tidak mendapatkan pelayanan dasar hanya karena tidak memiliki administrasi kependudukan,” katanya.
Iqbal juga menyebutkan bahwa Kota Parepare termasuk daerah dengan capaian administrasi kependudukan yang cukup maju. Saat ini, progres perekaman KTP elektronik telah mencapai sekitar 99,6 persen, kepemilikan akta kelahiran hampir 100 persen, serta Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 94 persen.
Namun demikian, ia menilai implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih perlu dioptimalkan ke depannya.
Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, menyampaikan bahwa program KISAK saat ini memasuki sesi kedua dan telah menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan.
Ia mengapresiasi dukungan perangkat daerah yang bersedia bekerja sama dalam program tersebut.
“Kami berharap seluruh pengurus PKK dari tingkat provinsi hingga desa dapat aktif mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pencatatan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Naoemi menambahkan, para duta KISAK nantinya akan menjadi agen perubahan di wilayah masing-masing dan dibekali buku saku sebagai pedoman dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengukuhan duta-duta KISAK Kota Parepare sebagai bagian dari upaya memperkuat gerakan keluarga sadar administrasi kependudukan.