PORTAL — Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Parepare, Jumat (19/6/2026).
Tujuan audiensi ini untuk memperkuat pelaksanaan Program Inklusi Fase 2 yang mencakup isu gender, disabilitas, perlindungan sosial, hingga mitigasi perubahan iklim.
Rombongan YLP2EM yang dipimpin Koordinator Program YLP2EM, Abd. Samad, diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, di Lounge Kantor Wali Kota Parepare.
Abd. Samad mengatakan, audiensi tersebut bertujuan mempertegas keberlanjutan program inklusi yang sebelumnya telah berjalan pada fase pertama.
“Ada beberapa hal yang kami support sebagai tindak lanjut dari Program Inklusi Fase 1, seperti penguatan UPTD PPA, ULD pendidikan, dan ULD ketenagakerjaan,” ungkapnya.
“Kami juga mendukung Bappeda dalam perencanaan penganggaran yang responsif gender, ramah anak, dan inklusif,” tambah Samad.
Menurutnya, pada fase kedua ini YLP2EM mulai mengintegrasikan isu perubahan iklim dengan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Salah satunya melalui program sekolah inklusi yang diproyeksikan di SDN 5 dan SMPN 1 Parepare.
Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga menjadi perhatian melalui penguatan keterampilan bagi disabilitas agar memiliki akses yang lebih luas terhadap lapangan kerja.
Samad menjelaskan, pada fase pertama, YLP2EM telah membentuk empat kelurahan inklusi yang menjadi lokasi percontohan, yakni Kelurahan Watang Bacukiki, Watang Soreang, Ujung Sabbang, dan Lumpue.
“Di fase kedua ini kami mencoba membentuk kelurahan siap siaga perubahan iklim. Kami juga akan melihat wilayah yang memiliki potensi bencana agar dilakukan mitigasi sebagai upaya pencegahan,” katanya.
YLP2EM juga mengembangkan pilot project tim penanganan tindak kekerasan dan perlindungan sosial di tingkat kelurahan, yang dipusatkan di Kelurahan Watang Soreang dan Watang Bacukiki.
Abd. Samad menambahkan, pihaknya telah mendukung pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sejak 2023.
“Struktur penanganan kasus sudah cukup baik, namun pelayanan yang diberikan perlu dilakukan secara lebih komprehensif mengingat jumlah kasus yang ditangani cenderung meningkat setiap tahun,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal dan setiap kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan warga.
“Program inklusi ini sejalan dengan semangat Parepare menuju kota terbaik, sejahtera, dan maju. Kami membutuhkan kolaborasi dengan seluruh pihak agar kebijakan yang disusun berbasis data,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Parepare terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang selaras dengan program daerah, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak.
Hamka juga menekankan pentingnya memastikan proses penanganan kasus berjalan sesuai standar, mulai dari kompetensi pendamping, alur kerja, hingga koordinasi dengan berbagai mitra.
“Pendamping kasus menjadi garda terdepan. Mereka harus mampu merespons dengan cepat dan membangun rasa aman bagi korban,” ujarnya.
Ia menilai gagasan tersebut dapat disinergikan dengan program kelurahan inklusi sehingga masyarakat semakin peka terhadap kondisi perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
“Semoga UPTD PPA dapat berfungsi sesuai regulasi yang ada dan para petugas yang bertugas memahami dengan baik tugas dan tanggung jawabnya,” pungkasnya.