PORTAL — Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Parepare Masa Bakti 2026-2031 resmi dikukuhkan di Auditorium BJ Habibie, Rabu (23/9/2026).
Pengukuhan tersebut dihadiri Wali Kota Parepare Tasming Hamid, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, jajaran Pemerintah Kota Parepare, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Tasming menyampaikan selamat kepada jajaran ASN yang dikukuhkan sebagai bagian dari Dewan Pengurus Korpri Kota Parepare.
Ia berharap kepengurusan Korpri periode 2026–2031 mampu memperkuat soliditas dan kekompakan ASN dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat.
Tasming juga menegaskan ASN memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kota Parepare.
Menurutnya, dirinya bersama Wakil Wali Kota Parepare Hermanto tidak dapat bekerja sendiri untuk merealisasikan berbagai program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
“Saya dan Bapak Wakil Wali Kota (Hermanto) tentu tidak akan dapat bekerja sendiri untuk menunaikan janji politik saya tanpa dukungan dari teman-teman ASN,” ujar Tasming.
Ia mengatakan masa jabatan kepala daerah terbatas, sementara roda pemerintahan membutuhkan keterlibatan aktif ASN sebagai mesin penggerak birokrasi.
“Karena jabatan saya dengan Pak Wakil hanya sementara, lima tahun ji. Kami menyadari peran teman-teman ASN sangat dibutuhkan,” katanya.
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman dalam kesempatan tersebut juga mendorong ASN di Parepare meningkatkan kreativitas, inovasi dan kolaborasi dalam menghadapi keterbatasan fiskal.
“Kondisi terbatas anggaran harus dijawab dengan kreativitas, kolaborasi dan kerja sama,” kata Jufri.
Ia turut mengingatkan pentingnya menempatkan pejabat berdasarkan kapasitas, kualitas, integritas, serta kesesuaian kompetensi dengan jabatan yang diemban.
Dengan kepengurusan Korpri yang baru, ASN Parepare diharapkan semakin solid serta mampu memperkuat pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.