Patahuddin turut menyampaikan apresiasi kepada pejabat periode sebelumnya atas dedikasi dan fondasi yang telah dibangun.
“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pejabat periode sebelumnya. Dedikasi, kerja keras dan fondasi kuat yang telah dibangun merupakan modal berharga bagi pejabat baru untuk melangkah lebih jauh,” tuturnya.
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, Prof. Dr. K.H. Mustari Bosra, mengingatkan para pejabat yang dilantik bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Jabatan itu adalah amanah. Semua yang menjabat akan dimintai pertanggungjawaban,” kata Mustari.
Ia menyampaikan selamat kepada seluruh pejabat yang mendapat kepercayaan dan berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan baik.
Mustari juga mengajak seluruh unsur Persyarikatan dan sivitas akademika untuk terus memberikan pembinaan dan bersama-sama mengembangkan UMPAR.
“Saya harap mari kita terus-menerus bersemangat dalam mengurus Universitas Muhammadiyah ini. Bersatu kita pasti teguh. Mari kita sama-sama majukan UMPAR mencapai akreditasi unggul,” ujarnya.
Pesan penguatan juga disampaikan perwakilan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Erwin Akib.
Erwin mendorong UMPAR melakukan akselerasi lebih cepat dalam meningkatkan kualitas institusi.
“Kami berharap UMPAR ini tidak lagi berlari, tapi harus terbang mengepakkan sayapnya. Rektor dan seluruh pejabat yang dilantik harus sudah terbang,” katanya.
Menurut Erwin, pejabat yang baru dilantik harus menjadi kekuatan utama yang mampu bekerja melampaui standar biasa untuk mendorong kemajuan universitas.
“Pejabat yang baru dilantik ini adalah pasukan huru-hara UMPAR yang bekerja di atas rata-rata,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya membangun tata kelola universitas agar UMPAR semakin dipercaya publik dan menjadi pilihan calon mahasiswa baru.
Setidaknya terdapat tiga hal yang ditekankan, yakni transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab. Transparansi, menurutnya, harus diwujudkan melalui keterbukaan informasi, termasuk dalam pengelolaan anggaran.