Sementara itu, belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga ditetapkan sebesar Rp987,06 miliar lebih.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp25 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp3,5 miliar lebih.
Dengan komposisi tersebut, belanja daerah yang direncanakan lebih besar dibandingkan pendapatan daerah, sehingga pembiayaan menjadi salah satu komponen penting dalam struktur APBD 2027.
Tasming menegaskan, esensi pengesahan APBD bukan sekadar menetapkan angka anggaran, melainkan memastikan pengelolaan keuangan daerah memberi manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pemerintahannya tetap fokus menyelesaikan 18 program unggulan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, realisasi program tersebut berjalan bertahap. Sejumlah program telah menunjukkan perkembangan, sementara lainnya masih membutuhkan proses penyelesaian agar seluruh target pembangunan tercapai.
“Adapun terkait masalah dengan program yang lain tentu kita fokus menyelesaikan 18 program yang sudah kami masukkan ke dalam RPJMD. Ada beberapa program yang memang belum 100 persen dan ada pula program yang baru tahapan 50 persen dan sebagainya. Jadi, ini memang bertahap untuk mencapai RPJMD,” tandasnya.
Dengan disepakatinya Ranperda APBD 2027, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh alokasi anggaran terealisasi secara efektif, tepat sasaran, dan transparan.
Sinergi pemkot dan DPRD diharapkan berlanjut pada tahap pengawasan pelaksanaan program agar APBD 2027 mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga Kota Parepare.
