PORTALINSIDEN.com, Parepare — Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial dari Kemensos yang diberikan kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Di Parepare, tercatat 140 data KPM yang bermasalah, sehingga menghambat penyaluran bantuan tersebut ke masyarakat keluarga miskin.
Salah seorang warga Bumi Harapan, Sunarti mengaku sebagai penerima manfaat Bansos PKH. Namun setahun terakhir, kata dia, bantuan dari Kemensos itu belum diterima.
“Iye, belum pi ada masuk, padahal beberapa warga sudah terima empat kali. Terakhir cair bulan April 2021. Termasuk bantuan disabilitas yang biasa saya terima juga tidak cair, karena gabung di PKH,” keluh dia, Selasa (1/3/2022).
Ketua PKH Parepare, Samsul Saleh mengatakan, tercatat 140 data KPM bermasalah dan belum terintegrasi dengan DTKS atau Disdukcapil.
“Kita juga pusing, banyak ditemukan data bermasalah sejak tahun 2019. Sudah dilakukan perbaikan dan diinput di pusat data informasi (Pusdatin), namun dari Kemensos belum mencairkan,” kata dia.
Wakil Ketua DPRD Parepare, Tasming Hamid menyampaikan akan segera menindaklanjuti temuan ini.
“Kita akan crosschek soal tersebut dengan meminta penjelasan pihak terkait atas hambatan apa yang membuat KPM tidak mendapatkan haknya,” ujarnya.
Jika memang problem utamanya pada soal teknis integrasi data DTKS, sambung Tasming, semestinya itu sudah harus terselesaikan.
“Birokrasi itu hadir untuk mempermudah pelayanan publik. Kalau ada masalah, dicari pangkalnya serta harus cepat diselesaikan. Apalagi ini terkait warga yang sangat membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah,” jelasnya. (adf)