Dinas Perkim Sulbar Gelar Sulawesi Barat Properti Fair 2023

PORTALINSIDEN.com, Mamuju Sulbar —Pameran Properti alias perumahan terbesar tingkat Sulawesi tahun 2023 ini terlaksana diinisiasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulbar yang dihelat di kawasan Rumah Adat Mamuju tanggal 8 maret 2023 dengan melibatkan lebih dari 20 Pengemban atau developer dan didukung sejumlah Perbankan, Bank Indonesia (BI) Bank BNI, BRI, Bank BTN.

Ceremonial pembukaan Sulawesi Barat Properti Fair 2023 ini terbilang sangat meriah karena dihadiri puluhan pejabat dari seluruh Sulawesi bahkan Kalimantan Timur, diantaranya yang mewakili Gubernur Seluruh se-Sulawesi dan Kalimantan Timur serta Walikota Balikpapan. Hadir pula Ketua DPRD Sulbar Hj. Suraidah Suhardi, Kapolda Sulbar Irjepol Vardianto, Anggota DPD RI asal Sulbar H. Almalik Pababari, yang mewakili Dirjen Kementrian PUPR, yang diwakili Kepala Balai Pelaksana Perumahan Wliyah II Sulawesi Bahtiar, para Pimpinan Forkopimda Sulawesi Barat, Para Bupati Se-Sulbar, seluruh Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, para kepal dinas Perkim Kabupaten se Sulawesi Barat dan Direktur Bank Indonesia, Pimpinan BNI, Pimpinan BRI serta Pimpinan Bank BTN Mamuju.

Selain itu hadir pula Kepala Dinas Pemukiman se- Sulawesi, Ketua DPD Rey Sulawesi Barat, Ketua Apersi dan Hipmi Mamuju, para pengembang Perumahan se Sulawesi BaratBarat, para pelaku UMKM Se-Sulbar serta diliput puluhan awak media baik cetak, elektronik maupun online.

Dalam membacakan laporan nya Ketua panitia pelaksana kegiatan Syaharuddin selaku Kepala Dinas Perkim Sulbar menyampaikan, pameran properti ini terlaksana berkat dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada para pengembang dan juga salah satu upaya pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sekaligus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih jenis properti yang ditawarkan oleh pemerintah.

Masih kata Syaharuddin, Pameran Perumahan ini juga diperuntukkan bagi para pengembang untuk membuka peluang usaha, perbankan serta pelaku UMKM. Diharapkan pameran ini menjadi lokomotif pemulihan ekonomi pasca bencana yang memporak porandakan dua kabupaten di Sulbar yakni Mamuju dan Majene.

Kepala Balai Perumahan wilayah 2 Sulawesi Bahtiar mengutarakan, penyelenggaraan Perumahan dan kawasan pemukiman adalah merupakan sebuah perencanaan pembangunan pemanfaatan dan pengendalian. Dalam mengatasi permasalahan di bidang Perumahan, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Pemerintah telah menggagas sebuah perogram yakni pembangunan satu juta rumah dengan kolaborasi dengan seluruh stakeholder guna mewujudkan percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Bahtiar lebih lanjut, Dirjen Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Balai Sulawesi dua sejak tahun 2021 telah membangun sejumlah rumah susun dan rumah swadaya serata PSU di sejumlah Kabupaten di Sulbar. Dan untuk tahun 2023 ini kembali akan dibangun rusun untuk Polresta Mamuju dan rusun ASN Sulbar.

Pj. Gubernur Sulbar DR. Akmal Malik dalam arahannya sebelum membukan pameran Perumahan ini mengatakan, secara prospek Sulbar belum bisa menyaingi provinsi- provinsi saudaranya di seluruh Sulawesi. Data BPS menunjukkan dari 1.458.000 jiwa penduduk Sulbar, 310.000 rumah tangga ternyata 80,9 persen sudah memiliki rumah. Kemudian ada 10,28 persen yang belum memiliki rumah sendiri.
“Saya ingin eksis, Teman-teman pengembang di Sulbar tetap optimistis bahwasanya ada ruang walaupun kecil” tutur Akmal Malik.

Pj. Gubernur lebih lanjut bahwa, terkait kepastian pembangunan gedung DPRD Sulbar tahun ini akan segera terealisasi dan akan segera dibangun dan sudah ada pemenang tender nya.

Menurut Pj. Gubernur, fiskal Sulawesi Barat sangat kecil dan tidak cukup untuk membangun Sulbar, namun demikian kita tak boleh berkecil hati, kita tetap ada ruang untuk membangun Sulawesi Barat ini dengan cara harus rajin-rajin silaturahmi dengan Pemerintah Pusat, kita kejar uang di Jakarta.

“APBD Sulbar adalah 80 persen transfer pusat, sisanya 20 persen semi PAD yang didalamnya bagi hasil pajak BPKB/STNK kendaraan bermotor, kemudian sumbangan dari para ahli isap atau pajak cukai rokok. Itu dua sektor pajak yang menjadi primadona di Sulbar” Pungkas Akmal.