Parepare, Portal — Memasuki 2024, KPPN Parepare merumuskan strategi operasional guna meminimalisir terjadinya retur SP2D dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Gerakan Zero retur Kamis (11/1) di Aula KPPN Jalan Karaeng Burane nomor 20 Parepare.
Acara yang dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Selatan, para pimpinan perbankan lingkup Ajatappareng dan para Kuasa Pengguna Anggaran telah menegaskan komitmen KPPN Parepare dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya retur (penolakan/pengembalian pemindahbukuan dari bank penerima ke bank pengirim).
Komitmen yang ditunjukkan dengan gerakan zero retur ini dianggap sebagai strategi penting guna mengantisipasi ketidakefisiensinya dana anggaran yang tersalur ke masyarakat.
Supendi, Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Selatan yang hadir memberikan sambutan dan membuka acara menegaskan pentingnya pertemuan ini agar kedepan tidak terjadi lagi retur atas pencairan dana melalui KPPN.
“hal ini bisa dilakukan secara koordinatif antara satker, perbankan, vendor dan KPPN. sehingga gerakan zero retur bisa dihasilkan di tahun 2024. dan itu perlu komitmen dari semua pihak” kata Supendi.
Selain itu, Kepala KPPN Parepare Ferryal Resque menambahkan bahwa gerakan zero retur tahun 2024 ini dicanangkan sebagai langkah mitigasi setelah terjadinya retur yang meningkat di tahun 2023 di banding 2022 di lingkup KPPN Parepare.
“Retur SP2D menimbulkan opportunity cost, hal ini berdampak pada akurasi perencanaan yang berdampak terhadap kualitas pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu pihak-pihak terkait perlu merumuskan strategi operasional tertentu yang relevan guna meminimalisir retur (zero retur)” jelas Ferryal.