Jakarta, Portal — Menteri Keuangan RI kembali mengingatkan akan pentingnya penguatan integritas dan pencegahan korupsi di Indonesia terutama oleh insan Kementerian Keuangan. Tahun 2024, unit di Kementerian Keuangan telah 95% berstatus Zona Integritas dan wilayah bebas korupsi (WBK). Namun demikian, Menkeu Sri Mulyani mengingatkan bahwa potensi 5% yang belum berstatus ZI dapat menjadi noda. Menurut Menkeu, korupsi seperti noda, sehingga 5% butuh disempurnakan.
“..Three lines of defense harus semuanya diuji agar dapat mendeteksi secara efektif dan dini. Jika ada pelanggaran dan three lines of defense lumpuh, kita harus mengevaluasi kritis. Tidak hanya unitnya yang committed terhadap corruption tapi three lines of defense juga harus direview.” Kata Menkeu memberikan penekanan.
Integritas yang kuat secara personal, diharapkan menjadi style yang natural sehari-hari. Kesadaran berintegritas bukan karena untuk memperoleh jabatan atau score tertentu, tetapi melekat pada diri sebagai bagian dari gaya hidup yang diimplementasikan dalam unit kerja.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam e-learning Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan oleh para pejabat pengawas Kementerian Keuangan lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara Mandatory, Selasa 8 Oktober 2024.
Pejabat Pengawas pada KPPN Parepare, Desi Ariyanti yang mengikuti e-learning Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi Batch 2 tahun 2024 ini, mengungkapkan bahwa komitmen Kemenkeu dalam pencegahan korupsi selalu di refresh setiap saat.
“Setiap awal tahun, kami menandatangani pakta integritas yakni sebuah janji untuk pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN. Ada 7 butir janji disitu, kalau melanggar ada konsekuensi.” kata desi.
Sementara itu, Fajar Hatmadi, Pejabat Pengawas lainnya di KPPN Parepare mengungkapkan bahwa KPPN memiliki tagline “SIAGA” yang artinya “Semangat Integritas, Tolak Gratifikasi, Anti Korupsi”. Tagline ini selalu diteriakan dalam yel-yel pasca briefing pagi yang dilaksanakan setiap Senin.