Parepare, Portal — Yayasan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) menggelar workshop kedua sinergitas penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kota Parepare, Kamis (5/12/2024).
Workshop yang difasilitatori oleh Andi Nila ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah daerah.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi dan pelayanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.
Abd. Samad Syam, Koordinator Program Inklusi, menekankan pentingnya sinergitas antar lembaga dalam menangani kasus kekerasan.
“Workshop ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan UPTD PPA di Kota Parepare. Kami ingin memastikan tidak ada korban yang dikorbankan kembali,” ujarnya.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah layanan visum. Kanit PPA, Iptu Dewi Noya, menegaskan bahwa setiap kasus kekerasan akan mendapatkan pendampingan penuh, termasuk mengupayakan visum gratis bagi korban yang tidak mampu melalui koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A).
Pada tahun 2023, YLP2EM telah memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Walikota dan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD PPA. Dokumen ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Workshop ini memiliki dua output utama, yaitu pengisian jabatan teknis UPTD PPA dan rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai lembaga layanan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta dinas terkait.
Acara ini juga menekankan pentingnya perspektif Gender Equality, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEPSI) dalam setiap penanganan kasus, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi korban.
Dengan workshop ini, Parepare menunjukkan komitmen serius dalam melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan melalui pendekatan koordinatif dan komprehensif.