Parepare, Portal — Kota Parepare menghadapi tantangan serius dalam pembangunan infrastruktur setelah mengalami pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp28,8 miliar.
Menyikapi persoalan itu, warga Soreang, Rahmat, menyampaikan ketertarikannya terhadap program pemerintah yang baru dan mempertanyakan strategi DPRD Parepare dalam memastikan program Walikota berjalan sesuai harapan.
Warga lainnya, Julius, mengusulkan agar efisiensi anggaran tidak mempengaruhi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan insentif untuk RT/RW.
“Mohon agar disarankan kepada pihak pemerintah untuk menyalurkan dengan secepatnya insentif-insentif tersebut sebelum Ramadan, sehingga gejolak ekonomi tidak terganggu,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, menegaskan bahwa DPRD akan mengawasi pelaksanaan 18 program prioritas Walikota melalui RPJMD yang akan disusun dalam waktu enam bulan ke depan.
“RPJMD ini menjadi alat ukur bagi DPRD, 18 program itu akan diterjemahkan di dalam RPJMD. Dari situ DPRD akan memelototi,” tegasnya saat melakukan reses di sebuah cafe lokal, kemarin.
Meski menghadapi berbagai tantangan anggaran, Kaharuddin meyakinkan bahwa pemerintah dan DPRD akan terus berupaya agar pelayanan masyarakat tidak terganggu, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Menurut Kaharuddin, selain menghadapi pemotongan DAK yang berdampak signifikan pada pembangunan fisik seperti perbaikan jalan yang rusak, Kota Parepare juga dihadapkan pada tantangan pendanaan program makan bergizi gratis.
Dari kebutuhan Rp35 miliar, pemerintah kota hanya mampu mengalokasikan Rp6 miliar dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp989 miliar.