Parepare, Portal — Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) menggelar pertemuan penguatan Kelompok Konstituen (KK) di Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kota Parepare, Selasa (25/02/2025).
Pertemuan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas KK dalam penyediaan layanan komunitas, penanganan kasus kekerasan, perlindungan sosial, advokasi kebijakan, partisipasi politik, dan isu perubahan iklim.
Kegiatan yang merupakan bagian dari program inklusi kerja sama YLP2EM sebagai mitra Yayasan BaKTI ini dibuka secara resmi oleh Lurah Bukit Indah, Akbar Amin, didampingi Koordinator Program Inklusi, Abd. Samad Syam.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelompok konstituen terkait penanganan berbagai kasus, termasuk isu perubahan iklim,” ujar Abd. Samad Syam.
Ia menambahkan bahwa perubahan iklim yang ekstrem dapat berdampak pada gagal panen di lahan pertanian, yang kemudian berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga.
Menurut Samad, pertemuan ini menjadi wadah diskusi untuk mencari solusi dan tindakan pencegahan dalam menghadapi isu iklim ekstrem yang semakin mengkhawatirkan.
Lurah Bukit Indah, Akbar Amin, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas para pendamping dan kelompok konstituen.
“Harapan kami, sebagai KK kita harus menambah ilmu sehingga dalam penanganan kasus dapat lebih mengetahui persoalan dan solusi yang dihasilkan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kabid PPA DP3A Kota Parepare, Zulkifli, menjadi pemateri dengan tema penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Parepare.
Ia menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis korban.
“Di Kota Parepare, isu ini memerlukan perhatian khusus mengingat perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang memiliki hak untuk hidup aman, bebas dari kekerasan, serta memperoleh perlindungan,” jelasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pendamping Lembaga Berbasis Komunitas (LBK) dan Pengurus KK Champion dalam menangani kasus kekerasan, meningkatkan pemahaman dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, serta memperkuat peran KK dalam memfasilitasi kelompok rentan untuk mengusulkan program yang dapat mengatasi permasalahan masyarakat.