PORTAL — Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) selaku mitra Yayasan BaKTI menyelenggarakan kegiatan Mentoring dan TA Implementasi Kelurahan Inklusi dan Penguatan Hak Sipol Tingkat Kelurahan di salah satu cafe lokal pada Rabu (16/05/2025).
Kegiatan yang difasilitatori oleh Muslimin A.Latief sebagai Fasilitator Advokasi Kebijakan Publik ini dibuka langsung oleh Direktur YLP2EM, Ibrahim Fattah. Acara dihadiri narasumber Dede Harirustaman selaku Asisten 1 Pemerintahan Setdako Parepare, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program tahun 2024 dimana Pemerintah Kota Parepare telah mengeluarkan SK Walikota No. 808 Tahun 2024 Tentang Kelurahan Inklusi. Empat kelurahan terpilih sebagai pilot project yaitu Kelurahan Wattang Bacukiki, Kelurahan Lumpue, Kelurahan Ujung Sabbang, dan Kelurahan Wattang Soreang.
“Kita berharap 18 program inklusi yang dicanangkan walikota dan wakilnya dapat inklusif. Misalnya program 1000 UMKM, kita harap ada presentasenya dari angka yang dibutuhkan untuk dilibatkan disabilitas dan perempuan pekerja,” ujar Ibrahim Fattah.
Asisten I Pemkot Parepare, Dede Harirustaman, menjelaskan 18 program unggulan Walikota dan Wakil Wali Kota Parepare yang dinilai berkorelasi dan dikembangkan di kelurahan.
Program tersebut antara lain mencetak 1.000 pelaku UMKM, gratis seragam sekolah, beasiswa Parepare cerdas, gratis BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, rumah layak huni dan bedah rumah, peningkatan insentif RT RW, gratis internet, membangun sirkuit dan sport center.
“Program inklusi harapan kami sinergitas bersama YLP2EM, menyikapi dan memperhatikan program walikota, pemerataan dan keadilan bagi warga yang memiliki kebutuhan khusus,” kata Dede Harirustaman.
Abd. Samad Syam, Koordinator Program Inklusi YLP2EM, menekankan bahwa ini merupakan model pemerintahan yang mengakomodasi hak semua orang, termasuk kelompok rentan/marginal khususnya perempuan, anak dan disabilitas.
Pemerintah kelurahan diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif terbuka, menghargai keragaman, dan memberikan akses dalam proses pembangunan dan kebijakan publik.
Program ini bertujuan mewujudkan kelurahan inklusif-disabilitas di Kota Parepare, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam implementasi, serta mendorong implementasi SK Walikota tentang Kelurahan Inklusi Piloting.
Terdapat 15 indikator kelurahan inklusi yang harus dipenuhi, mulai dari pembentukan kader kelurahan inklusif hingga tersedianya nota kesepahaman dengan pihak ketiga. Salah satu indikator penting adalah keterlibatan kelompok rentan dan marginal sebesar 50% sebagai kader kelurahan inklusif.