PORTAL — Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) menggelar workshop penguatan pendamping Layanan Berbasis Komunitas (LBK) untuk menangani kasus perkawinan anak di Kota Parepare.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu cafe lokal ini merupakan bagian dari program inklusi bersama Yayasan BaKTI.
Workshop dibuka langsung oleh Direktur YLP2EM Ibrahim Fattah dan difasilitatori Nilawati A.Ridha sebagai Fasilitator Kebijakan Publik.
Acara menghadirkan narasumber utama Ketua Pengadilan Agama Muhammad Natsir dan Kanit PPA Polres Parepare Aipda Dewi Natalia Noya, serta melibatkan berbagai pihak terkait termasuk pengurus Kelompok Konstituen (KK), pendamping LBK, UPTD PPA, dan instansi lainnya.
Direktur YLP2EM Ibrahim Fattah menekankan kompleksitas isu perkawinan anak yang selalu berkaitan erat dengan kemiskinan. “Dimana ada perkawinan anak biasanya ada upaya dalam menyelesaikan kemiskinan dalam rumah tangga,” ungkapnya.
Ibrahim menjelaskan bahwa perkawinan anak yang berlangsung beberapa tahun akan memicu potensi negatif, termasuk mempengaruhi tingkat pengangguran karena melibatkan usia produktif kerja yang berdampak pada ekonomi keluarga.
Lebih lanjut, ia mengaitkan isu perkawinan anak dengan perubahan iklim, dimana kaum perempuan lebih rentan terdampak lingkungannya. “Bagaimana menyiapkan generasi remaja menjadi manusia yang berkualitas, di mana perempuan mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh berkembang,” tegas Ibrahim.
Koordinator Program Inklusi YLP2EM Abd. Samad Syam menambahkan, kasus perkawinan anak di Kota Parepare dikhawatirkan membawa konsekuensi serius bagi generasi muda dengan dampak signifikan.
“Seperti peningkatan risiko stunting pada anak, eskalasi angka kemiskinan, gangguan perkembangan psikologis anak, putusnya akses pendidikan, dan risiko kesehatan reproduksi,” ungkapnya.