PORTAL — Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) Parepare bekerjasama dengan Yayasan BaKTI melalui Program INKLUSI kembali menggelar kegiatan Penguatan dan Monitoring Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan, di salah satu cafe lokal pada Kamis (28/8/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur LP2EM, Dr. Ibrahim Fattah, SH., MH. Turut hadir perwakilan organisasi penyandang disabilitas, paguyuban, perusahaan yang mempekerjakan difabel, serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Parepare.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Disnaker Kota Parepare, La Ode Arwah Rahman, yang memaparkan perkembangan sekaligus tantangan ULD dalam memberikan layanan ketenagakerjaan inklusif. Sementara jalannya kegiatan dipandu oleh Abd. Muin dan Abd. Samad, selaku manajer program pendampingan ULD di Kota Parepare.
Dalam sambutannya, Ibrahim Fattah menekankan pentingnya sinergi multipihak. “Program INKLUSI hadir untuk memastikan kelompok disabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermartabat. Keberadaan ULD adalah bentuk komitmen pemerintah daerah menjalankan amanat UUD 1945 dan regulasi tentang disabilitas,” ujarnya.
“Kalau kita ingin Parepare menjadi kota inklusif, maka harus ada gotong royong. Pemerintah, dunia usaha, organisasi difabel, dan masyarakat perlu jalan bersama. Dengan kolaborasi, difabel bisa lebih berdaya,” tegas Ibrahim Fattah.
Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus memperkuat jejaring antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi penyandang disabilitas agar semakin banyak peluang kerja yang ramah difabel di Parepare.
Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Disnaker Parepare, La Ode Arwah Rahman, selaku narasumber, menekankan bahwa ULD tidak bisa bekerja sendirian. “Kami butuh dukungan semua stakeholder terkait, keterlibatan perusahaan membuka ruang kerja inklusif, serta peran koperasi, LPK, dan organisasi disabilitas dalam mendukung usaha mandiri difabel sangat diperlukan,” ungkapnya.
Dalam forum diskusi, sejumlah peserta menyampaikan perlunya jejaring yang lebih luas dengan dunia usaha agar akses kerja bagi difabel tidak hanya sebatas program, tetapi benar-benar membuka peluang yang berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi penting agar pemerintah daerah memperkuat dukungan kebijakan dan anggaran, perusahaan membuka kesempatan kerja inklusif, serta organisasi difabel lebih aktif mendorong anggotanya terlibat dalam layanan ULD.