PORTAL — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare menggelar konferensi pers terkait realisasi belanja APBN hingga 31 Agustus 2025 di aula kantornya, Selasa (30/9/2025). Hasilnya menunjukkan penyerapan anggaran mencapai Rp 3,747 triliun atau 66,38 persen dari total pagu.
Kepala KPPN Parepare Ferryal Resque yang memimpin jumpa pers, didampingi Kepala Seksi Pencairan Dana Dhani Ramdhani, menjelaskan realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 834,28 miliar atau 60,97 persen, dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 2,913 triliun atau 68,15 persen.
“Untuk BPP, penyerapan terbesar ada di belanja pegawai mencapai Rp 626,22 miliar atau 67,57 persen. Kami berharap belanja pegawai ini dapat meningkatkan perputaran ekonomi di daerah,” ujar Ferryal.
Sementara untuk TKD, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp 2,220 triliun atau 73,40 persen.
KPPN Parepare membawahi 109 satuan kerja di lima wilayah, dengan rincian realisasi di Kabupaten Pinrang Rp 921,60 miliar (66,70%), Kabupaten Sidrap Rp 778,64 miliar (63,82%), Kota Parepare Rp 741,85 miliar (63,26%), Kabupaten Enrekang Rp 681,16 miliar (62,67%), dan Kabupaten Barru Rp 624,08 miliar (66,34%).
Dhani Ramdhani mengungkapkan karakteristik unik tahun ini, di mana pagu belanja anggaran mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat kebijakan penghematan. Hal ini menyebabkan kontraksi persentase realisasi.
“Ada periode tertentu yang mengalami perlambatan realisasi dan berimbas pada bulan-bulan selanjutnya. Jika pagu mengalami pengurangan, secara otomatis realisasi juga akan menurun,” jelasnya.
Namun, berdasarkan data historis, KPPN Parepare optimistis realisasi akan melonjak mulai Oktober mendatang, terutama dipengaruhi oleh pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
“Kami mengharapkan satuan kerja dapat segera membelanjakan anggaran kegiatannya di wilayah masing-masing. Ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama sektor jasa dan UMKM yang menjadi penunjang ekonomi di Kota Parepare khususnya,” tambah Dhani.
KPPN Parepare terus mengingatkan seluruh satuan kerja untuk mempercepat penyerapan anggaran guna mengoptimalkan dampak belanja APBN terhadap perekonomian daerah.