PORTAL — Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) sebagai mitra BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) dalam program inklusi menggelar refleksi workshop penguatan kapasitas Layanan Berbasis Komunitas Kelompok Konstituen (LBK-KK) terkait isu perubahan iklim di Kota Parepare.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu cafe lokal pada Rabu (8/10/2025) ini dihadiri 47 peserta yang terdiri dari LBK-KK, perwakilan kelurahan, kecamatan, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, dan tim program.
Pertemuan hari kedua ini lebih fokus pada diskusi reflektif terkait persoalan-persoalan isu perubahan iklim sebagai tindak lanjut dari pembahasan hari pertama yang melibatkan dua pemateri dari DLH dan Bappeda.
Anggota KK, Nurjanna, menjelaskan bahwa workshop hari pertama membahas berbagai aspek perubahan iklim, termasuk pencegahan, penyebab, penanganan, dan dampak banjir serta kebakaran.
“Sangat diperlukan adanya workshop perubahan iklim, yang mana dapat berdampak pada banjir dan kebakaran. Sehingga perlu edukasi kepada masyarakat bagaimana komitmen dalam mencegahnya,” ujar Nurjanna.
Ia menambahkan, banyak upaya telah dilakukan misalnya mengoptimalkan bank sampah sebagai upaya mencegah tumpukan sampah. Namun, diperlukan komitmen masyarakat untuk menjaga lingkungan serta dukungan pemerintah melalui penganggaran.
Salah satu temuan penting dalam diskusi adalah belum optimalnya pengelolaan bank sampah di tingkat kelurahan. Dari 22 kelurahan di Kota Parepare, hanya 8 kelurahan yang dinilai menjalankan program bank sampah dengan baik.
Anggota KK lainnya, Jumrah, menilai tidak optimalnya bank sampah disebabkan beberapa faktor. “Kebijakan Walikota yang harus dipertegas, kemudian tempatnya, yang paling sulit pengelolanya, kemudian yang dipikirkan termasuk sampah ini mau dibawa kemana setelah terkumpul,” jelasnya.
Sarana dan prasarana yang tidak memadai juga menjadi kendala utama dalam pengoperasian bank sampah di kelurahan.
Koordinator Program Inklusi YLP2EM, Abd. Samad Syam, menyampaikan bahwa tujuan workshop ini adalah melihat dampak perubahan iklim terhadap masyarakat, khususnya pada kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas.
“Workshop ini bertujuan mempersiapkan LBK-KK dalam menghadapi perubahan iklim,” ujarnya.
Para peserta sepakat bahwa diperlukan sosialisasi yang intens terkait regulasi menjaga lingkungan dan penguatan komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.